Jakarta, POV Media – Megawati, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tengah menjadi sorotan publik, usai memberikan pertanyaan mengenai kontribusi generasi anak muda atau kaum milenial terhadap negara karena peristiwa demontrasi yang lalu. Pertanyaan ini diungkapnya setelah penolakan UU Ciptaker. Muhammad Arira Fitria selaku Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi – Dewan Nasional (LMND-DN) mengatakan, Mega dan partainya seharusnya bisa mengevaluasi diri (dikutip dari kompas.com). Menurutnya, peran milenial dalam demonstrasi kemarin merupakan bentuk keterlibatan mereka mewakili masyarakat, sekaligus merespon ketidaksehatan rezim dalam mengurus negara.
“Apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita, bisa viral tanpa harus bertatap langsung? Apa sumbangsih kalian terhadap bangsa negara ini? Masa hanya demo saja” ungkap Megawati dalam acara peresmian Kantor DPD PDIP secara virtual pada hari Rabu tanggal 28/10 yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda (dikutip dari m.cnnindonesia.com).
Presiden kelima RI itu sangat menyayangkan sikap generasi milenial yang hanya bisa melakukan demonstrasi. Ia juga mengkritik aksi yang dilakukan mahasiswa berujung pada kerusuhan dan kerusakan fasilitas umum. Menurutnya, boleh saja berpendapat. Ia tidak melarang orang untuk menyampaikan aspirasi sebagai bentuk reformasi, tetapi jika sudah merusak fasilitas umum itu bukan bentuk dari menyampaikan pendapat.
Sekretaris Jendral PDIP yaitu Hasto Kristiyanto berusaha untuk menjelaskan apa maksud dari penyataan Mega. Menurutnya, Megawati ingin mengupayakan generasi muda untuk menjadi penentu masa depan bagi bangsa Indonesia.
Milenial juga menanggapi hal itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pun memberikan pernyataanya. Mereka justru meminta Megawati untuk melihat apa yang menjadi akar dari permasalahannya sehingga kaum milenial menggerakkan protes di tengah masyarakat. Menurut Koordinator Kajian Isu BEM SI, Alif Zulfikar, yang harus dinilai oleh pemerintah adalah mengapa masyarakat begitu marah sehingga adanya kerusakan. Alih-alih menyorot penyebabnya, pemerintah malah mempersoalkan kerusakan yang terjadi di demonstrasi UU Ciptaker (dikutip dari jateng.suara.com). Ia juga meminta agar Megawati bisa menjadi jembatan antara masyarakat dengan Presiden Jokowi Widodo.
Mahasiswa juga menyatakan protesnya melalui social media. Menurut mereka, mengapa fasilitas umum sangat disayangkan sedangkan hutan yang sudah dibabat habis, sudah dibakar oleh oknum tak bertanggungjawab tidak di blow up? Menurut mereka, bumi sudah dirusak oleh pemerintah. Mereka juga berpendapat bahwa bukan maksudnya untuk menormalisasi hal anarkis, namun aksi tersebut diciptakan untuk memberikan ketidaknyamanan dan mendobrak hal yang “normal”. Aksi diam seperti kamisan yang dilakukan bertahun-tahun pun menurut mereka tidak membuahkan hasil apa-apa, maka dari itu diciptakan suasana “tidak normal” agar pemerintah mengerti penyebab kemarahan masyarakat.
editor: Sandi Candra Niko
Sumber gambar: Tribunnews.com